Kepala KKP Blora : Dana Bantuan P2KP Tidak Boleh Ada Pemotongan

BLORA. Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Blora mulai memproses pencairan dana bantuan sosial (bansos) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Para ketua kelompok wanita baik itu dari PKK desa maupun dari kelompok wanita tani (KWT) menandatangani berkas-berkas sebagai persyaratan bansos, Senin (6/5).

Kepala KKP Blora, Gundala Wejasena, menegaskan tidak boleh ada pemotongan dana dengan alasan apapun dalam program P2KP tersebut. "Termasuk untuk wira-wiri. Untuk kegiatan ini tidak ada gotek menggotek anggaran. Kami tegaskan tidak boleh ada pemotongan dana dengan alasan apapun," ujarnya.

P2KP tahun ini di Blora diperuntukan bagi 20 kelompok wanita di 20 desa dan kelurahan. Ke-20 desa dan kelurahan itu adalah Kelurahan Karangjati, Desa Plantungan, Desa Waru, Desa Puledagel, Desa Nglebur dan Desa Sambongrejo. Selain itu juga Desa Brabowan, Desa Ngraho, Desa Medalem, Desa Mojorembun, Desa Ngliron, Desa Buluroto, Desa Keser, Desa Tutup, Desa Wantilgung dan Desa Bakah serta Desa Cokrowati.

Masing-masing kelompok wanita mendapat bansos Rp 47 juta sehingga keseluruhan dana yang akan disalurkan sebesar Rp 940 juta. Dana tersebut bersumber dari APBN.

"Berkas administrasi pencairan dana mulai kami siapkan. Selanjutnya akan kami sampaikan ke provinsi. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama, dana bansos itu akan cair," tandas Gundala Wejasena.

Menurutnya bansos P2KP yang diperoleh setiap kelompok nantinya digunakan antara lain untuk optimalisasi pekarangan, demplot, pembinaan sekolah dasar di wilayah masing-masing, termasuk pengadaan alat produksi makanan.

"Itu adalah amanah. Karena itu P2KP di Blora harus berhasil, kalau tidak berhasil keterlaluan," katanya.
( Abdul Muiz / CN39 / JBSM )-(Suara Merdeka - infoBlora)

Browse More Articles

Tweet

Written by Seputar Blora

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.