“Mengapa hal itu terjadi,” Katanya, Menurut Ateng, tidak adanya hubungan yang sejalan antara eksekutif dan Legislatif di Blora. Seperti Penetapan APBD sejak awal Pemerintahan Bupati Djoko Nugroho selalu tertunda penetapanya. Disamping adanya penundaan DAU karena terlambat Penetapan APBD, juga berakibat yang lain. Seperti berdampak atas pelaksanaan proyek pembangunan yang seharusnya bisa terselesaikan pada tahun anggaran itu.
“Akibatnya rakyat tidak bisa merasakan dampak yang nyata terhadap pembangunan yang seharusnya dia rasakan ditahun itu,” jelasnya.
Disisi lain lanjut Ateng dari beberapa proyek yang tertunda maka menimbulkan Silpa anggaran karena tidak teralokasi. Ateng enggan menyebut siapa yang salah terhadap molornya peenetapan APBD Setiap tahunnya namun dia menyebut kentalnya kepentingan politik antara Bupati dan DPRD. Untuk itu dia berharap agar Bupati dan DPRD berjalan bersama dengan menyingkirkan kepentingan politik guna mewujudkan perubahan Blora demi kesejahteraan rakyatnya.
Terkait DAU (Dana Alokasi Umum), Ateng juga memberi solusi agar seluruh jajaran Eksekutif maupun Legislatif berusaha bisa menarik anggaran pusat agar dapat langsung teralokasi di Blora.
“Mengandalkan DAU saja tidak cukup, walau didukung juga dari DAK pada APBD bila dibandingkan dengan keadaan infrastruktur Blora saat ini, maka seyogjakan mencari anlternatif menarik dana pusat ke Blora, misalnya Dana Aspirasi anggota DPR Pusat,” ungkap Ateng.
Setahu Ateng ada beberapa anggota Dewan yang punya akses ke pusat berusaha untuk mearik anggaran ke Blora. “Walau tidak berwujud uang tunai namun yang bermanfaat untuk rakyat Blora, diantaranya Pompa Air pertanian, traktor pertanian dan sarana pendukung pertanian yang lain yang jumlahnya ratusan. Seperti yang didatangkan Djoko Mugiyanto dan Seno Margo dan lainya adalah salah satu wujud Anggaran Pusat yang didapat diluar DAU dan DAK,” tandas Ateng.
Sedang wujud nyata Bupati Djoko Nugroho dan Ketua DPRD HM Kusnanto, untuk menarik Anggaran Pusat diluar DAU dan DAK yakni keduanya sepakat memperjuangkan DBH Minyak Bumi yang lebih besar.
Bupati Blora Djoko Nugroho
Berusaha Cari Anggaran Lain Untuk Sejahterakan Rakyat Blora
Berbagai Upaya terus dilakukan Bupati Blora Djoko Nugroho dan H Abu Nafi untuk memperbesar PAD Blora Guna mensejahterakan rakyatnya.
Walau kadang kala gagal untuk mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan rakyatnya, Seperti Proyek Multi years yang terlaksana, namun Dia terus menggali anggaran dari berbagai sumber yang lain.
Diharapkan dari pengelolaan sumur peninggalan Belanda tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) Blora bisa bertambah dan terpenting lagi kesejahteraan masyarakat bakal meningkat.
Untuk itulah Bupati Blora ke 27 ini selalu berusaha mendapatkan seluruh kekayaan alam yang ada di Blora yang dikelola pihak ketiga, untuk diambil alih Pemkab Blora.Seperti 132 Sumur Minyak Tua yang dikelola Koperasi Karyawan Pertamina Patra Karya (Kokapraya) menjadi Prioritasnya.
HM Kusnanto (Ketua DPRD Blora)
Dana Pembangunan Untuk Rakyat Selalu Meningkat
Disamping nyatakan dukungannya pada Bupati Blora terkait programnya dalam pembangunan di kabupaten Blora, Kusnanto juga berjanji akan segera mungkin membahas RAPBD.“Berawal tahun 2011 lalu, kita anggarkan sekitar Rp. 70 Milyar dana yang kami setujui untuk pembangunan infra struktur jalan di Blora dan tahun selanjutnya sampai tahun 2013 ini kami selalu tingkatkan,” katanya
Kebijakan ini diambil setelah bupati mengajukan dana terbesar untuk infrasruktur jalan, dan berdasarkan pantauan langsung dilapangan oleh para Anggota DPRD Blora. “Fakta dilapangan memang perbaikan infrastruktur jalan diseluruh wilayah Blora sangatlah mendesak, sebagian besar jalan rusak berat. Maka kami sebagai wakil rakyat mendukung program bupati itu,” tegas Kusnanto. (Agung - infoBlora)
Written by Seputar Blora
We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.
0 komentar:
Posting Komentar