BLORA. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini mengadakan sosialisasi rencana pelaksanaan reformasi birokrasi di Blora. Dalam kesempatan itu Kepala Bagian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Jawa Tengah , Danang Cahya Permadi meminta Pemkab Blora segera melaksanakan reformasi birokrasi. "Reformasi birokrasi adalah program nasional. Pemprov dan Pemkab di seluruh Indonesia diwajibkan ikut melaksanakannya," ujarnya.
Sosialisasi berlangsung di ruang pertemuan Pemkab Blora. Kegiatan yang dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Sutikno Slamet ini diikuti oleh para Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) se Kabupaten Blora atau yang mewakili.
Danang Cahya Permadi mengungkapkan, pada tahun 2013 di Pemprov Jateng menetapkan Pemkab Kudus dan Pemkot Semarang sebagai pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi. "Pemerintah Kabupaten dan Kota di luar daerah pilot project didorong untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengacu pada kebijakan reformasi birokrasi nasional," tandasnya.
Menurut Danang, reformasi birokrasi berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah. penataan ulang tersebut dengan melakukan terobosan baru serta langkah bertahap, konkret dan realistis. Berbagai upaya tersebut dilakukan sungguh-sungguh dan dengan upaya luar biasa. "Apa-apa yang akan direformasi terkait birokrasi itu secara jelas tertuang dalam berbagai peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Pusat," tandasnya.
Bebas KKN
Dia menyatakan, sasaran dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi nepotisme (KKN). Selain itu juga meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. "Di tingkat daerah akan dibentuk tim pelaksana reformasi birokrasi diketuai sekretaris daerah," imbuhnya.
Dalam kesempatan sosialisasi itu, Asisten III Setda Blora, Komang Gedhe Irawadi mengutip website reformasi birokrasi menyatakan reformasi birokrasi membutuhkan para pemimpin yang tidak mementingkan perutnya sendiri. Reformasi birokrasi bukanlah sulap atau sihir. Jika Anda selaku pemimpin tidak mampu berpikir cerdas dan bekerja keras, maka andalah yang mungkin menjadi penyebab kegagalan reformasi birokrasi," imbuhnya. (rs-infoBlora) - (SM/130513)
Sosialisasi berlangsung di ruang pertemuan Pemkab Blora. Kegiatan yang dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Sutikno Slamet ini diikuti oleh para Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) se Kabupaten Blora atau yang mewakili.
Danang Cahya Permadi mengungkapkan, pada tahun 2013 di Pemprov Jateng menetapkan Pemkab Kudus dan Pemkot Semarang sebagai pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi. "Pemerintah Kabupaten dan Kota di luar daerah pilot project didorong untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengacu pada kebijakan reformasi birokrasi nasional," tandasnya.
Menurut Danang, reformasi birokrasi berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah. penataan ulang tersebut dengan melakukan terobosan baru serta langkah bertahap, konkret dan realistis. Berbagai upaya tersebut dilakukan sungguh-sungguh dan dengan upaya luar biasa. "Apa-apa yang akan direformasi terkait birokrasi itu secara jelas tertuang dalam berbagai peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Pusat," tandasnya.
Bebas KKN
Dia menyatakan, sasaran dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi nepotisme (KKN). Selain itu juga meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. "Di tingkat daerah akan dibentuk tim pelaksana reformasi birokrasi diketuai sekretaris daerah," imbuhnya.
Dalam kesempatan sosialisasi itu, Asisten III Setda Blora, Komang Gedhe Irawadi mengutip website reformasi birokrasi menyatakan reformasi birokrasi membutuhkan para pemimpin yang tidak mementingkan perutnya sendiri. Reformasi birokrasi bukanlah sulap atau sihir. Jika Anda selaku pemimpin tidak mampu berpikir cerdas dan bekerja keras, maka andalah yang mungkin menjadi penyebab kegagalan reformasi birokrasi," imbuhnya. (rs-infoBlora) - (SM/130513)
0 komentar:
Posting Komentar