Dia juga menagih Dinas Energi Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Blora yang pernah berkomitmen akan memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 20 miliar hingga 30 miliar dari pungutan pajak galian C jika perdanya sudah ada dan diberlakukan.
"Sekarang dibuktikan saja, apakah bisa kontribusinya sebesar itu? Perda pajak galian C sudah ada," ujarnya, kemarin.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perda pajak galian C telah ditetapkan Pemkab dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 13 Oktober 2012. Perda galian C berada satu paket dengan perda pajak lainnya seperti pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran.
Perda yang dimaksud adalah Perda no.5 tahun 2012 tentang Pajak Daerah. "Pajak galian C ditetapkan dalam perda dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan," tandas Seno Margo Utomo salah seorang anggota DPRD Blora.
Kepala DPPKAD Blora, Gunadi menyebutkan dalam waktu dekat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas ESDM untuk membahas penarikan pajak dari kegiatan penambangan galian C di Kabupaten Blora.
Sesuai Perda No.5 tahun 2012 tersebut objek pajak mineral bukan logam dan batuan diantaranya penambangan asbes, batu tulis, batu kapur, phospat, tanah liat, granit atau andesit, marmer, pasir kuarsa, pasir dan kerikil serta mineral bukan logam lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan perda tersebut, ketentuan pajak galian C ditetapkan sebesar 25%. Dasar pengenaan pajak galian C adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
Kepala Dinas ESDM Blora, Setyo Edy sebelumnya pernah memprediksikan potensi penerimaan PAD Blora dari pajak galian C sebesar 20 miliar hingga 30 mmiliar hilang percuma per tahunnya lantaran belum ada perdanya. Sehingga Pemkab tidak bisa menarik pajak dari penambangan galian C. (rs-infoBlora - Suara Merdeka)
Written by Seputar Blora
We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.
0 komentar:
Posting Komentar