Dia menyakini, target tersebut bisa terlampaui. Pasalnya, tahun lalu saja realisasi PAD Blora mencapai Rp 81 miliar. Namun Seno Margo Utomo mengakui, dalam komponen PAD masih terdapat penerimaan tidak murni, seperti pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD) dua rumah sakit umum di Blora yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. ‘’Di daerah lain penerimaan BLUD masuk komponen PAD. Di Blora juga seperti itu,’’ tandasnya.
Agar peningkatan PAD lebih signifikan, anggota DPRD lainnya, Suningsih meminta Pemkab Blora segera mengeluarkan petunjuk teknis pemungutan sejumlah pajak dan retribusi daerah dari peraturan daerah (perda) yang belum lama ini ditetapkan. ‘’Supaya objek pajak dan retribusinya bisa segera dipungut tahun ini juga,’’ katanya.
Pada akhir Maret 2013, pemkab bersama DPRD menetapkan delapan perda tentang pajak dan retribusi daerah. Kedelapan perda itu, adalah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Perda Pengelolaan dan Retribusi Rumah Potong Hewan, Perda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Selain itu Perda†Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus, Perda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Pemakanan dan Pengabuan Mayat, Perda Retribusi Sampah serta perubahan Perda Kesehatan. ‘’Perda tersebut, menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah,’’ kata Suningsih.
Sementara itu berdasarkan data yang dihimpun, hingga 30 Maret 2013, realisasi PAD Blora mencapai Rp 16,49 miliar. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding realisasi PAD periode yang sama di tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 15,4 miliar. Jika trend peningkatan tersebut, bisa dipertahankan atau bahkan meningkat, maka target PAD 2013 sebesar Rp 77 miliar bakal bisa tercapai atau malah terlampaui. (H18-40,88) - (Suara Merdeka)
Written by Seputar Blora
We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.
0 komentar:
Posting Komentar