Berdasarkan data yang dihimpun, hingga saat ini terdapat sekitar 200-an aktivitas penambangan galian C, baik skala kecil hingga besar. Pemkab bersama DPRD Blora telah membuat peraturan daerah (perda) nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Perda tersebut telah ditetapkan Oktober 2012.
Di dalamnya diatur tentang Pajak Pertambangan Mineral Nonlogam dan Batuan (Galian C). Dalam perda itu disebutkan jenis-jenis galian C, tata cara pemungutan, tarif, denda hingga sanksi. "Pemkab harus tegas. Artinya, perda yang sudah ada harus ditaati dan dijalankan,’’ ujar Amin Faried, salah seorang aktivis LSM di Blora, Selasa (28/5).
Menurutnya Pemkab Blora harus menindak tegas penambang-penambang liar. Namun terlebih dahulu dilakukan upaya persuasif termasuk menyosialisasikan perda pajak kepada pemilik usaha tambang. "Saya yakin belum banyak yang tahu tentang perda pajak itu. Kalau tiba-tiba dipungut, mungkin pemilik usaha tambang akan kaget. Karena itu perlu sosialisasi dulu," tandasnya.
Sementara itu M Hamdun dari Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) menyatakan meski belum tahu isi dari perda 5 tahun 2012 namun ia mengemukakan kalau perda sudah disahkan, langkah berikutnya adalah implementasi perda.
Hanya saja Hamdun menegaskan secara garis besar ada dua yang perlu diperhatikan dalam implementasi perda tersebut. Pertama, bagaimana dengan perda ini mampu memaksimalisasi PAD melalui pajak yang harus dibayarkan oleh para penambang.
Kedua, sejauh mana perda ini mampu melindungi lingkungan tambang. "Jangan sampai hanya karena sudah memenuhi kewajiban pajaknya penambang bisa semaunya sendiri melakukan penambangan. Sementara kewajiban yang lain yaitu pengelolaan lingkungan yang baik diabaikan," tegasnya. (rs-infoBlora - Suara Merdeka)
Written by Seputar Blora
We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.
0 komentar:
Posting Komentar