Desakan penetapan HET tersebut muncul dalam hearing yang digelar di DPRD Blora kemarin. Hearing dilakukan menindaklanjuti pengaduan LSM Laskar Ampera menyikapi fenomena kelangkaan dan naiknya harga gas elpiji 3 kg yang terjadi di Blora belakangan ini.
"Kami mendapatkan banyaklaporan dari masyarakat tentang kelangkaan dan naiknya harga gas 3 kg. Bahkan ada pada 30 April dan 3 Mei lalu di Blora kami mendapati harganya mencapai Rp 18.000 hingga Rp 20.000 per tabung. Mengapa sampai terjadi seperti itu? Ini harus dicari akar permasalahannya," ujar Singgih Hartono, Ketua LSM Laskar Ampera dalam pembukaan hearing.
Hearing dipimpin Ketua DPRD Blora, H M Kusnanto dan dihadiri perwakilan PT.Pertamina Rayon IV Gas Domestik Region III Jawa Tenga, Hiawanamigas, Pemilik SPBE, SKPD terkait serta sejumlah anggota DPRD.
Ketua DPRD Blora, HM Kusnanto menyatakan, pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah keputusan terkait kuota, distribusi dan harga gas elpiji. Menurutnya, berdasarkan aturan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan HET gas elpiji. "Untuk Nasional sesuai ketentuan yang ada, elpiji 3 kg harganya 12.750. Dari dokumen yang ada di tangan saya, surat keputusan (SK) Bupati Blora tentang HET gas elpiji 3 kg belum ditandatangani, pdahal itu sangat perlu," tandasnya.
Sales Representative Rayon IV Gas Domestik Region III PT.Pertamina, Tiara Thesaufi meminta agar Pemkab segera mengeluarkan keputusan HET gas elpiji 3 kg. Sehingga mnurutnya harga jual gas elpiji di konsumen akan lebih terkendali. Kalau tidak ada HET otomatis harganya akan mengikuti mekanisme pasar. Dan itu terkadang menyebabkan harganya naik.
Dari pengamatan selama ini, Tiara Thesaufi menyatakan kenaikan harga elpiji di Blora belakang ini disebabkan karena beberapa hal. Diantaranya kebutuhan yang semakin tinggi seiring makin banyaknya pelaku pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Blora yang menggunakan elpiji 3 kg.
Selain itu distributor elpiji yang panjang sering memunculkan penyimpangan. Padahal sesuai aturan yang berlaku tidak dikenal adanya pengecer. Yang ada agen (penyalur), dan pangkalan (sub penyalur). "Mata rantai yang panjang itu yang menyebabkan harga tak terkendali. Dari pangkalan dijual ke pengecer, padahal semestinya langsung ke konsumen. Pengecer memang perlu tapi untuk daerah-daerah yang jauh dari keberadaan pangkalan," tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Tiara juga meminta pemkab Blora mengajukan tambahan kuota elpiji ke pemerintah pusat. Sebab dari berita yang dia dapatkan pemerintah pusat akan menambah kuota elpiji ke daerah.
Selama ini, menurut Tiara kuota gas elpiji untuk Blora adalah 11.386 per hari. Jumlah tersebut meningkat sekitarv 5 % dibandingkan alokasi 2012. "Tentunya permintaan itu harus disertai kajian yang mendalam," katanya.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Blora , Rudatiningsih menyatakan , Pemkab Blora saat ini sudah menyusun draf HET gas elpiji. Rencananya HET gas elpiji 3 kg sebesar 15.000 per tabung. "Harga tersebut mengacu pada HET di daerah lain sekitar Blora seperti Kudus. Kalau harganya dibawah 15.000 kami khawatir gas elpiji Blora lari ke daerah lain." ujarnya.
Rudatiningsih juga menyebutkan Pemkab Blora sudah pernah mengajukan permohonan penambahan kuota gas elpiji ke pemerintah pusat. Namun permintaan tambahan kuota sebanyak 3.750.000 tabung yang disampaikan Februari 2013 lalu tersebut sampai saat ini belum ada jawaban. Jumlah yang diajukan itu naik sekitar 10% dibanding kuota tahun lalu sebanyak 3.414.810 tabung. (rs-infoBlora)
Written by Seputar Blora
We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.
0 komentar:
Posting Komentar